Bandara IMIP Jadi Sorotan Keras! Prabowo Perintahkan Penertiban Total

PT. IMIP (Foto: IMIP)

Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali memantik kontroversi setelah muncul dugaan bahwa fasilitas strategis tersebut beroperasi layaknya “wilayah privat” tanpa keterlibatan penuh negara. Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan instruksi tegas untuk melakukan penertiban total dan memastikan setiap aktivitas di bandara tersebut berada dalam koridor hukum.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Prabowo memerintahkan penegakan aturan tanpa pandang bulu, termasuk kemungkinan adanya aktivitas penambangan ilegal yang diduga berhubungan dengan operasional bandara. “Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena negara tidak boleh kalah dari apa pun yang melanggar,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Tempo.co, Rabu (26/11/2025).

Bahlil menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu laporan lengkap dari tim di lapangan. Jika ditemukan aktivitas tambang tanpa izin, ia memastikan proses hukum akan berjalan. “Menambang di area yang tambangnya tidak ada izin, akan diproses secara hukum,” ujarnya.

Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, telah mengirim tim ke lokasi Bandara IMIP. Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa kewenangan terkait pengamanan objek vital bandara berada di kementerian teknis lainnya. “ESDM menangani sektor pertambangan dan hilirisasinya. Untuk pengamanan objek bandara, itu kewenangan kementerian teknis,” jelasnya.

Sorotan DPR: Negara Seolah Tak Hadir di Bandara IMIP

Sebelumnya, sejumlah politikus menyoroti keberadaan bandara IMIP yang disebut beroperasi tanpa kehadiran aparat negara. Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, bahkan menyebut tidak ada satupun otoritas pemerintah—termasuk Bea Cukai atau Imigrasi—yang bisa masuk ke area bandara tersebut.

Oleh menilai kondisi itu sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan meminta pemerintah bertindak cepat. “Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu menindak siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari Tempo.co.

Menhan Sjafrie: 'Tidak Boleh Ada Republik Dalam Republik'

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan penilaian lebih keras. Ia menyebut keberadaan bandara yang tidak diawasi Bea Cukai dan Imigrasi sebagai anomali yang mengancam keamanan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang siapa pun,” tegas Sjafrie dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan.

Sjafrie berjanji akan melaporkan seluruh temuan di lapangan kepada Presiden Prabowo, termasuk potensi pelanggaran terkait akses dan aktivitas dalam kawasan industri tersebut.

Instruksi Prabowo untuk menertibkan bandara IMIP kini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada di bawah kendali penuh negara. Sorotan semakin tajam, dan publik menanti langkah konkret berikutnya dari aparat terkait.