Chrisbiantoro: “Jika Proses Ini Dibuka, Mungkin Kita Bisa Berdamai, Tapi Dengan Kebenaran”

 

Sebagai penutup dalam forum diskusi publik di Gedung Joang ’45, Chrisbiantoro menghadirkan perspektif reflektif mengenai kemungkinan tercapainya rekonsiliasi nasional melalui polemik gelar pahlawan ini, tetapi dengan syarat yang tidak dapat dinegosiasikan, yaitu kebenaran harus menjadi fondasi utamanya.

Menurutnya, rekonsiliasi bukan sekadar tindakan simbolik atau negosiasi politik, melainkan proses panjang yang harus melibatkan pengakuan kesalahan, pembukaan arsip sejarah, pemulihan korban, serta pengakuan negara terhadap tindakan represif masa lalu.

“Rekonsiliasi bukan berdamai dengan pelaku, tetapi berdamai dengan kebenaran. Jika negara belum siap membuka kebenaran, maka bangsa ini belum siap berdamai,” katanya. Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan tanpa kejujuran sejarah hanya akan menjadi kosmetik politik yang menutupi luka, bukan menyembuhkannya.

Chrisbiantoro menyampaikan bahwa jika proses gelar pahlawan justru membuka ruang diskusi publik yang lebih luas dan mendorong pembacaan ulang sejarah secara kritis dan terbuka, maka momentum ini dapat menjadi titik awal transformasi nasional.

“Mungkin, jika pintu diskusi dan kebenaran dibuka, sejarah bisa menemukan bentuk penyembuhannya. Tetapi itu hanya mungkin terjadi jika negara berani berkata apa adanya: bahwa bangsa ini pernah melukai rakyatnya,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang memantik tepuk tangan peserta forum, “bangsa ini tidak perlu pahlawan baru. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengakui sejarah sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin mengingatnya.”