Chrisbiantoro: “Mandela Membangun TRC, Kita Memberi Gelar Tanpa Kebenaran”

 

Jakarta — Dalam Talkshow Kebangsaan bertema “Mereformasi Mekanisme Gelar Pahlawan Nasional: Dari Kepentingan Politik ke Integritas Sejarah” yang diselenggarakan Lingkar Dialektika FISIP Universitas Bung Karno di Gedung Joang ’45, pengacara HAM dan dosen FH UBK, Chrisbiantoro, S.H., LL.M., menyampaikan kritik tajam terkait penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

Ia menegaskan bahwa sebelum seorang tokoh diberikan legitimasi moral sebagai pahlawan, harus ada mekanisme rekonsiliasi berbasis kebenaran. Ia mencontohkan Nelson Mandela, yang memprakarsai Truth and Reconciliation Commission (TRC) setelah jatuhnya apartheid di Afrika Selatan.

“Mandela tidak meminta rakyat langsung memaafkan. Ia meminta negara jujur dulu terhadap luka sejarah. Ada ruang di mana korban dan pelaku bertemu, berbicara, dan mengakui kebenaran,” ungkap Chrisbiantoro.

Ia membandingkan konteks itu dengan Indonesia yang menurutnya belum pernah menyelenggarakan mekanisme resmi untuk mengungkap kebenaran tragedi negara yang melibatkan pelanggaran HAM berat.

“Bagaimana kita menempatkan figur tertentu sebagai pahlawan jika mekanisme kebenarannya belum dimulai? Mandela membangun rekonsiliasi melalui kejujuran; kita justru melompati langkah itu,” pungkasnya.