Temuan tersebut berasal dari Data
Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengelompokkan kesejahteraan
masyarakat ke dalam desil 1 sampai desil 10. Menkes menjelaskan, PBI hanya
seharusnya menyasar warga berdesil 1 hingga 5. Namun fakta menunjukkan
sebaliknya—jutaan warga dalam kelompok mampu justru tersaring sebagai penerima
bantuan.
“Begitu kita lihat, ada juga
orang ikut desil 10—itu kan 10 persen orang terkaya di Indonesia. Ada juga yang
dibayarin PBI-nya, 0,56 persen atau sekitar 540 ribu jiwa,” ujar Budi, dikutip
dari detik.com.
Rincian Warga
Mampu yang Tersesat Masuk PBI
Temuan data menunjukkan
penyimpangan yang cukup besar di desil menengah hingga kaya:
- Desil 6: 5,98 juta jiwa (6,17%)
- Desil 7: 2,72 juta jiwa (2,8%)
- Desil 8: 1,04 juta jiwa (1,08%)
- Desil 9: 560 ribu jiwa (0,57%)
- Desil 10: 540 ribu jiwa (0,56%)
Jika digabungkan, total
penerima PBI tidak tepat sasaran mencapai 10,84 juta jiwa, dengan 1,1 juta di
antaranya merupakan warga kaya di desil 9 dan 10.
Menkes: “Yang Pendapatannya
Rp100 Juta ke Atas Kok Masih Dibayarin?”
Budi menegaskan data DTSEN ini
akan menjadi dasar untuk perbaikan besar-besaran, termasuk penghapusan peserta
yang bukan haknya.
“Desil 10, desil 9 itu
pendapatannya pasti 100 juta ke atas. Ngapain juga dibayarin PBI-nya?”
tegasnya.
Pemerintah kini tengah
merapikan data penerima bantuan agar kebocoran anggaran tidak terus terjadi.
Penghapusan peserta mampu dari PBI BPJS Kesehatan diprediksi bakal menjadi
langkah krusial untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran dan tidak dinikmati
oleh kelompok ekonomi atas.
Dengan temuan ini, publik
kembali mempertanyakan akurasi data sosial pemerintah—dan menuntut audit
menyeluruh agar subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
0 Komentar