Di tengah semakin menguatnya glorifikasi Orde Baru dan
legalisasi gelar pahlawan untuk Soeharto, komunitas intelektual muda Lingkar
Dialektika berhasil menggelar acara talkshow kebangsaan bertajuk “Mereformasi
Mekanisme Pemberian Gelar Pahlawan Nasional: Dari Kepentingan Politik ke
Integritas Sejarah” di Gedung Joang ‘45, Jumat (21/11/25).
Acara ini awalnya direncanakan berlangsung di Aula Soekarno
Universitas Bung Karno (UBK), namun izin mendadak dibatalkan dengan alasan tema
dianggap “berbahaya”. Keputusan tersebut justru memperkuat tekad penyelenggara
untuk tetap menyuarakan kritik sejarah. “Kalau bicara soal Soeharto masih
dianggap sensitif di kampus Soekarno, maka ada yang sangat keliru dengan arah
pendidikan kita,” ujar Prayoga, Ketua Lingkar Dialektika sekaligus mahasiswa
FISIP UBK.
Acara ini dihadiri lebih dari 100 peserta, didominasi
mahasiswa lintas kampus di Jakarta. Tiga pembicara utama hadir, yakni Chrisbiantoro
(Lawyer KontraS dan Dosen FH UBK), Radik Karsadiguna (Direktur Pemberdayaan
Sosial Kemensos RI), Virdian Aurellio (Ketua BEM Unpad 2022).
Prayoga menyayangkan sikap pasif UBK dan sebagian besar
mahasiswanya ketika Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. “Jika kampus
yang lahir dari pengkhianatan Orde Baru ikut diam, lalu siapa yang kita
harapkan menjaga sejarah? Kalau mahasiswa takut bicara, maka bangsa ini sedang
sakit.”
Acara berlangsung lebih dari dua
jam dan ditutup dengan seruan agar reformasi mekanisme gelar pahlawan
dilanjutkan ke ranah advokasi publik dan akademik. “Ini bukan cuma diskusi, ini
perlawanan intelektual,” pungkas Prayoga.
0 Komentar