Jakarta, Gerpol.id — Gelombang kritik terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional terus menguat. Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan penolakan. Ia menilai keputusan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencederai akal sehat bangsa.
“Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur, yang menjadi korban kekerasan di era Orde Baru, kini disejajarkan dengan Soeharto? Ini ironi besar!” ujar Guntur, dikutip dari Tribunnews, Selasa (11/11/2025).
Menurut Guntur, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998—gerakan yang justru lahir untuk menumbangkan kekuasaan otoriter Orde Baru. Ia menyebut, alih-alih memberi penghargaan, negara seharusnya menagih tanggung jawab hukum dan moral kepada keluarga Soeharto.
“Negara seharusnya menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi triliunan rupiah sesuai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bukan malah memberi gelar kehormatan dan tunjangan tahunan,” tegasnya.
Guntur juga menyoroti rekam jejak kelam Soeharto selama memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade. Ia menilai, jejak tersebut tak seharusnya dihapus dengan gelar pahlawan. “Pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto bertentangan dengan proses hukum, akal sehat, dan nurani bangsa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Guntur memaparkan sederet “dosa politik” yang menurutnya membuat Soeharto tak pantas disebut pahlawan: mulai dari kolaborasi dengan CIA, tunduk pada kepentingan asing, pembunuhan ideologi, hingga penghancuran karakter bangsa. Ia juga menyinggung praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelanggaran HAM berat, serta eksploitasi sumber daya alam secara masif.
“Dari seorang pemimpin yang menindas kebebasan berpikir, mengebiri demokrasi, hingga menggadaikan kedaulatan bangsa—itu bukan ciri pahlawan. Itu catatan kelam yang tak boleh dilupakan,” tandasnya.
Dengan nada tegas, Guntur menegaskan bahwa PDIP tetap konsisten menolak politisasi sejarah. “Pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang tanpa pamrih demi rakyat, bukan mereka yang meninggalkan luka dan ketakutan bagi bangsanya sendiri,” pungkasnya.
0 Komentar