 |
| Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ziarah ke makam pencipta lagu Kebangsaan Indonesia WR Supratman di Surabaya, Senin (10/11/2025). |
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara terkait polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurut Hasto, gelar kehormatan negara tidak boleh dijadikan alat politik atau upaya mencuci dosa masa lalu.
“Sikap PDI Perjuangan sudah jelas, gelar pahlawan tidak boleh dipolitisasi. Pahlawan nasional harus berangkat dari legitimasi moral dan perjuangan nyata bagi rakyat,” tegas Hasto saat ditemui di Surabaya, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/11/2025).
Ia menekankan bahwa gelar pahlawan adalah simbol moralitas bangsa, bukan hadiah politik bagi mereka yang punya kekuasaan atau pengaruh di masa lalu. “Menjadi pahlawan itu bukan persoalan politik. Menjadi pahlawan adalah pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ada integritas moral dan kemanusiaan di dalamnya,” ujarnya.
Menurut Hasto, penghormatan tertinggi dari negara tersebut hanya pantas diberikan kepada sosok yang benar-benar meneladani nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia menilai, bangsa Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan siapa yang layak disebut pahlawan, agar tidak mengaburkan fakta sejarah dan nilai perjuangan yang sesungguhnya.
“Pahlawan adalah sosok yang menempuh jalan pengorbanan, bukan jalan memperkaya keluarga atau melanggar nilai kemanusiaan,” pungkas Hasto dengan nada tegas.
Pernyataan ini menambah panjang daftar kritik terhadap keputusan pemerintah yang menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat, aktivis HAM, dan organisasi Islam juga menyatakan penolakan dengan alasan rekam jejak kelam Soeharto pada masa Orde Baru, terutama terkait pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
0 Komentar