Ibu Hamil Ditolak 4 RS! Prabowo Perintahkan Audit Total Rumah Sakit di Papua

Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirat-Indonesia di Solo, Jawa Tengah (Foto: Sekretariat Presiden RI) 

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit di Papua setelah insiden tragis seorang ibu hamil, Irene Sokoy, dan bayinya meninggal dunia usai ditolak oleh empat rumah sakit berbeda. Instruksi tegas itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin (24/11/2025).

Tito menjelaskan bahwa Presiden langsung meminta langkah cepat untuk mengusut akar persoalan pelayanan kesehatan yang semrawut di Papua. “Saya melapor pada beliau. Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai bertemu Prabowo. Audit ini, lanjutnya, tidak hanya menyasar rumah sakit, tetapi juga pejabat terkait, termasuk pejabat dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten. “Melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta,” ujarnya.

Audit juga akan meninjau aturan-aturan dari Kemendagri maupun regulasi daerah yang menjadi dasar operasional rumah sakit. Tito menyinggung aturan Bupati yang melibatkan RSUD Kabupaten Jayapura hingga aturan Gubernur yang menaungi RSUD milik provinsi. “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” katanya.

Tito memastikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan tim audit teknis. Menkes dan pejabat Kemendagri dijadwalkan terbang langsung ke Jayapura hari ini. “Menkes mengirimkan tim khusus untuk audit teknis layanan kesehatan. Kita enggak ingin hal ini terulang lagi. Pesan Pak Presiden jelas: jangan sampai terulang lagi,” tegas Tito.

Prabowo meminta audit dilakukan tanpa menunda waktu, termasuk evaluasi fasilitas, tata kelola, sumber daya manusia, dan aturan yang menjadi sumber persoalan. “Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, tata kelolanya, orangnya, atau aturannya—ini yang kami tunggu,” kata Tito.

Kronologi Tragis Irene Sokoy

Dikutip dari Kompas.com, Irene Sokoy menghembuskan napas terakhir bersama bayi dalam kandungannya pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT, setelah melalui perjalanan maraton ke empat rumah sakit di Jayapura tanpa mendapatkan penanganan medis memadai.

Kepala Kampung Hobong yang juga mertua Irene, Abraham Kabey, menuturkan bahwa kontraksi mulai dirasakan Irene pada Minggu siang (16/11/2025). Keluarga kemudian membawa Irene dengan speedboat menuju RSUD Yowari, namun tidak mendapat pelayanan karena dokter tak berada di tempat. Bahkan, pembuatan surat rujukan berlangsung sangat lambat. “Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham.

Keluarga lalu berupaya mencari pertolongan ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara. Namun hasilnya sama: tidak ada penanganan. Di RS Bhayangkara, keluarga bahkan diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS disebut penuh.

Empat rumah sakit yang menolak memberikan layanan kepada Irene adalah RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. Perjalanan panjang dan penolakan beruntun itu akhirnya merenggut nyawa Irene dan bayinya.

Tragedi ini memantik perhatian nasional dan membuat Presiden Prabowo mengambil langkah cepat dengan memerintahkan audit total sistem kesehatan di Papua—sebuah sinyal bahwa kelalaian pelayanan publik dalam bentuk apa pun tidak akan ditoleransi.