Jakarta — Pengamat hukum dan aktivis demokrasi, Kopzinudin, menilai langkah transparan yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Asrul Sani terkait polemik ijazahnya merupakan contoh sikap negarawan yang patut ditiru oleh pejabat publik lain, termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Pernyataan ini disampaikan Khozinudin dalam wawancaranya di kanal YouTube CNN Indonesia, setelah publik menyaksikan langsung klarifikasi terbuka dari Asrul Sani yang beberapa waktu lalu diterpa isu dugaan ijazah palsu.
Menurut Khozinudin, tindakan Asrul Sani yang menunjukkan ijazah asli beserta dokumen pendukung, serta menjelaskan kronologis perolehan ijazah secara runtut dan sistematis, telah berhasil meredam kegaduhan di masyarakat. “Bangsa kita ternyata masih punya stok negarawan yang lebih memilih penyelesaian ketimbang menimbulkan kegaduhan. Pak Asrul Sani menunjukkan contoh itu,” ungkap Khozinudin. Ia menyebut, sikap gentleman sang hakim MK tersebut telah memberikan kelegaan bagi publik karena menyelesaikan persoalan tanpa memperpanjang kontroversi.
Dalam kesempatan yang sama, Khozinudin menyinggung polemik serupa yang selama bertahun-tahun menyeret nama Presiden Joko Widodo terkait keaslian ijazahnya. Ia menilai bahwa persoalan ini tak kunjung selesai karena pihak Presiden tidak mengambil langkah yang sama seperti dilakukan Asrul Sani. “Kalau Saudara Joko Widodo mau menempuh langkah seperti Pak Asrul Sani, tentu tidak akan ada perdebatan sampai sembilan bulan atau satu tahun,” ujarnya.
Khozinudin juga mengkritik narasi dari pihak pendukung Jokowi yang menilai bahwa sekalipun ditunjukkan, publik akan tetap menuduh dan menggugat keaslian dokumen tersebut.
Menurutnya, cara pandang tersebut merupakan bentuk suuzon atau prasangka buruk yang tidak perlu. "Ini kan suuzon duluan. Belum tentu publik bereaksi begitu. Apalagi kalau memang ijazah itu asli,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khozinudin menegaskan bahwa transparansi adalah cara paling efektif untuk meredakan kecurigaan publik. Ia menilai bahwa keterbukaan pejabat publik semestinya menjadi standar etika, bukan sesuatu yang dihindari. “Tunjukkan bukti, jelaskan runtut, selesai persoalan. Publik sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan,” katanya.
Khozinudin menegaskan bahwa langkah Asrul Sani harus menjadi preseden baik dalam menghadapi tuduhan atau polemik yang menyangkut pejabat negara. Menurutnya, sikap terbuka adalah wujud nyata dari etika demokrasi dan kenegarawanan.
0 Komentar