“Lawan Terberat Kita Adalah Melawan Lupa”, Chrisbiantoro Desak Negara Tidak Menghapus Memori Publik

 

Jakarta — Dalam forum kebangsaan yang digelar di Gedung Joang ’45 oleh Lingkar Dialektika, Chrisbiantoro yang merupakan Dosen FH Universitas Bung Karno dan Lawyer KontraS menyampaikan kritik mendalam terhadap wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Di hadapan peserta forum, ia menekankan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini bukan sekadar soal pengakuan gelar, melainkan perjuangan kolektif untuk menjaga memori sejarah tetap hidup.

Menurutnya, bangsa yang gagal menjaga ingatan kritis akan mudah dipengaruhi oleh rekayasa narasi sejarah yang dibungkus politik kepentingan. “Tantangan terbesar kita hari ini bukan soal setuju atau menolak gelar pahlawan. Tantangan terbesar kita adalah melawan pelupaan sejarah,” ujar Chrisbiantoro tegas.

Ia mengingatkan bahwa pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi, dan praktik KKN di masa Orde Baru bukan catatan pinggiran sejarah, tetapi bagian dari pengalaman traumatik bangsa yang belum terselesaikan. Hingga hari ini, korban peristiwa seperti Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan Paksa 1997–1998, dan kekerasan terstruktur lainnya masih belum memperoleh keadilan maupun pemulihan.

Chrisbiantoro menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan tanpa mempertimbangkan luka sejarah merupakan bentuk pembiaran terhadap politik impunitas. “Jika gelar diberikan tanpa memperhitungkan luka sejarah, maka keputusan tersebut bukan penghormatan, melainkan penghapusan memori publik,” tambahnya.

Ia menutup dengan seruan agar pemerintah tidak terburu-buru membangun monumen penghormatan, sebelum terlebih dahulu menuntaskan pertanggungjawaban sejarah.