Morowali kembali menjadi sorotan panas. Aktivis publik Jhon Sitorus meledakkan kritik keras melalui akun Threads-nya, setelah beredar pemberitaan bahwa bandara di Morowali yang diresmikan langsung Presiden Jokowi diduga tidak diawasi Bea Cukai maupun Imigrasi.Isu ini langsung memantik kembali peringatan lama Faisal Basri, yang sejak awal melihat Morowali sebagai wilayah yang “nyaris seperti provinsi baru milik China di Indonesia.”
Dalam unggahan bernadanya, Jhon menyebut analisis Faisal Basri “terbukti benar.” Ia menilai pemerintah seolah kecolongan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah industri strategis tersebut.
“Sekarang kita tinggal gigit jari. Hukum RI tidak berlaku di sana, warga Cina bebas keluar masuk tanpa aturan UU dan keimigrasian kita,” tulis Jhon, menuding adanya kelonggaran yang justru merugikan negara.
Tak berhenti di situ, Jhon juga menyoroti program hilirisasi yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah. Menurutnya, keuntungan justru lebih banyak mengalir ke investor asing.
“Hilirisasi ternyata menguntungkan China karena pajak murah dan margin besar,” tegasnya, menuding bahwa rakyat Indonesia tidak merasakan imbal hasil yang sepadan dengan eksploitasi sumber daya.
Jhon pun mengutip pernyataan keras Menhan Syafri Syamsudin, yang pernah memperingatkan agar tidak ada “republik dalam republik”. Bagi Jhon, kondisi Morowali saat ini mencerminkan peringatan itu: sebuah wilayah industri yang menurutnya berjalan dengan otoritas yang tak sepenuhnya tersentuh pengawasan negara.
Meski begitu, tudingan-tudingan tersebut adalah kritik dan opini yang masih memerlukan klarifikasi resmi dari pemerintah, Bea Cukai, Imigrasi, maupun pengelola kawasan IMIP. Publik kini menunggu jawaban: Apakah Morowali masih dalam kendali penuh Republik Indonesia, atau justru ada kekuatan lain yang lebih dominan di sana?
0 Komentar