Jakarta, Gerpol.id — Gelombang penolakan terhadap usulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional terus menguat. Setelah sebelumnya muncul desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil, kini dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), kompak menolak keras rencana tersebut.
Sikap tegas juga disuarakan oleh tokoh NU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus. Ia menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan luka lama para kiai di masa Orde Baru.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus, dikutip dari suara.com, Jumat (7/11/2025).
Gus Mus kemudian mengungkap deretan ‘dosa’ Soeharto selama berkuasa. Menurutnya, banyak kiai dan aktivis Islam yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di era pemerintahan Orde Baru.
“Banyak kiai yang dimasukkan ke sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, dan yang sudah dipasang banyak dirobohkan oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.
Gus Mus juga menilai bahwa gelar pahlawan seharusnya tidak dijadikan ajang politik atau simbol penghargaan yang menghapus kesalahan masa lalu. Ia bahkan menyindir keras warga NU yang mendukung usulan tersebut.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan, berarti tidak ngerti sejarah,” sindirnya tajam.
Nada penolakan senada datang dari Usman Hamid, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia menyebut Soeharto tidak pantas diberi gelar pahlawan karena rekam jejak kelam selama memimpin Indonesia.
“Kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa — entah itu pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, atau korupsi — sulit diletakkan sebagai pahlawan,” kata Usman.
Usman juga menyinggung status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir hayatnya.
“Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili karena kasus korupsi. Bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai salah satu pemimpin paling buruk di dunia,” jelasnya.
Menurut Usman, gelar pahlawan semestinya diberikan kepada mereka yang memiliki keberanian moral, pengorbanan, dan ketulusan membela kepentingan rakyat.
“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur? Bagaimana bisa disandingkan dengan Marsinah?” ujarnya menegaskan.
Gelombang kritik terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kini menjadi perbincangan nasional. Publik menilai langkah tersebut berpotensi menodai ingatan sejarah atas praktik otoritarianisme dan pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang rezim Orde Baru.
0 Komentar