Ned Dean Bongkar ‘Keanehan’ Kasus Ijazah Jokowi: Polisi Manipulasi atau Salah Paham?

Pernyataan keras kembali muncul terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Gerpol TV, Ned Dean melontarkan kritik tajam terhadap proses hukum yang menjerat beberapa figur publik, seperti Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, yang kini berstatus tersangka dalam kasus tuduhan pemalsuan ijazah Jokowi. Menurutnya, ada banyak kejanggalan yang perlu diklarifikasi secara terbuka.

Ned Dean mengatakan bahwa para tokoh tersebut dibagi dalam dua kluster dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melakukan manipulasi digital serta menyebarkan tuduhan palsu. Ia menyebut tuduhan itu sebagai hal yang “gila”, terutama karena klaimnya foto ijazah yang menjadi bahan analisis awal justru pertama kali muncul dari unggahan seorang kader PSI bernama Dian Sandi.

Menurut Ned Dean, analisis yang dilakukan Roy Suryo dan rekan-rekannya menggunakan perangkat lunak desain untuk melihat presisi, kedalaman warna, hingga kecocokan wajah pada dokumen yang dipersoalkan. Hasil analisis itulah yang kemudian dibagikan ke publik. “Orang desain itu cukup dengan mata saja bisa lihat mana yang enggak balance,” ujarnya.

Ia mempertanyakan dasar polisi menilai analisis tersebut sebagai “manipulasi digital”. Jika aparat menyebutnya sebagai editan, kata Ned Dean, maka polisi seharusnya menunjukkan hasil pembanding dari analisis versi mereka. “Kalau itu dianggap manipulasi, tunjukkan dong hasil analisis kalian. Apa dasarnya dianggap manipulasi?” tegasnya.

Lebih lanjut, Ned Dean juga menyinggung soal janji Presiden Jokowi yang pernah menyatakan bersedia menunjukkan ijazah asli apabila diminta pengadilan. Namun, menurutnya, hingga kini Jokowi beberapa kali mangkir dari panggilan persidangan terkait gugatan tersebut. Ia menilai hal itu menimbulkan kesan ketertutupan.

Bahkan, ia menyoroti polemik ketika KPU sempat mengubah aturan terkait kerahasiaan ijazah calon presiden, meski kemudian dibatalkan setelah menuai protes publik. Bagi Ned Dean, rangkaian peristiwa itu memberikan kesan seolah ada upaya sistematis menutupi informasi.

“Ini bukan sekadar soal ijazah lagi. Ini soal kejujuran kepala negara,” ujar Ned Dean, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui kebenaran dokumen administratif pejabat negara. Ia yakin bahwa isu ini akan terus diusut oleh masyarakat, bahkan jika ada pihak yang dipenjara sekalipun.

Di akhir pernyataannya, Ned Dean menyerahkan penilaian kepada publik: “Monggo netizen budiman, silakan dikomentarin.”