Jakarta, Gerpol.id — Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan keras terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, yang hadir dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sangat problematik. "Aksi hari ini dari Gerakan Masyarakat Adili Soeharto yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan juga individu yang menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto," ujarnya kepada tribunnews.com.
Dimas menambahkan bahwa selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto meninggalkan jejak panjang tragedi kemanusiaan. "Selama memimpin 32 tahun, ada banyak sekali tragedi kemanusiaan yang terjadi sejak tahun 1965-1966 hingga peristiwa kekerasan negara menjelang lengsernya Soeharto tahun 1998," jelasnya.
Menurut Dimas, pertimbangan sejarah semacam ini seharusnya menjadi dasar bagi Dewan Gelar untuk menolak pemberian gelar pahlawan nasional. "Itu harusnya jadi pertimbangan bagi Dewan Gelar untuk tidak memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto," tambahnya.
Lebih jauh, ia menyoroti konsekuensi politik dari pemberian gelar tersebut. "Pemberian gelar pahlawan bisa diartikan sebagai upaya melanggengkan impunitas oleh pemerintah. Nama Soeharto sudah disebut dalam sembilan kasus yang diselidiki Komnas HAM, termasuk penculikan aktivis 1998," tegas Dimas.
Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah tetap memutuskan Soeharto sebagai pahlawan, maka hal itu berarti menormalisasi perilaku koruptif dan melanggengkan impunitas. "Kalau pemerintah tetap menetapkan Soeharto sebagai pahlawan, itu artinya pemerintah menormalisasi perilaku koruptif dan melanggengkan impunitas. Republik ini melangkah ke sisi sejarah yang gelap," pungkasnya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung damai namun penuh semangat, dengan para peserta membawa poster dan spanduk yang menuntut keadilan dan pengakuan atas sejarah kelam masa lalu. Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menegaskan akan terus memantau keputusan pemerintah terkait pemberian gelar pahlawan, hingga rakyat mendapatkan kejelasan dan pertanggungjawaban.
0 Komentar