Banyuwangi — Ratusan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi pada Senin pagi setelah sebuah pernyataan kontroversial anggota dewan, Suito, viral dan menyulut kemarahan kolektif aparat desa. Dalam pernyataan tersebut, Suito menuding bahwa hingga 80% kepala desa di Banyuwangi terindikasi melakukan korupsi bantuan sosial.
Pernyataan yang menyebut adanya dugaan pemotongan bansos dan keuntungan hingga Rp24 juta per transaksi itu langsung menjadi isu nasional dan memicu gelombang protes dari para kepala desa yang merasa difitnah.
Ratusan Kades dari berbagai kecamatan mendatangi kantor DPRD dengan membawa tuntutan agar anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra, Suito, memberikan klarifikasi resmi dan permintaan maaf terbuka.
Dalam orasinya, para Kades menilai pernyataan Suito sangat merugikan, mencemarkan nama baik perangkat desa, sekaligus menyesatkan publik terkait pengelolaan bantuan sosial.
Pernyataan yang memicu kemarahan itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas, “desa itu mengambil keuntungan hampir 24 juta setiap transaksi... hampir Banyuwangi 80%. Ini isu nasional dan ini sudah sampai ke pusat.”
Pernyataan tersebut langsung menimbulkan gejolak di tingkat pemerintahan desa karena dianggap tidak berdasar dan menstigma seluruh Kades sebagai pelaku penyimpangan.
Dalam pertemuan di ruang DPRD, Suito akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi di hadapan ratusan kepala desa. Suito menyatakan bahwa pernyataannya tidak tepat dan bersedia mencabut seluruh ucapan yang terlanjur viral. “Pernyataan saya yang 80% itu salah. Saya sebagai pribadi mohon maaf. Saya cabut kata-kata saya,” ujar Suito. “Mari kepala desa dan anggota DPR bergandengan tangan dalam mengawasi bansos.”
Permintaan maaf ini disambut dengan sorakan lega dari para Kades, meski sebagian masih menuntut agar langkah hukum tetap dipertimbangkan untuk menjaga marwah jabatan kepala desa. Perwakilan kepala desa yang hadir menyatakan bahwa persoalan sudah dianggap selesai setelah Suito menarik pernyataannya.
Namun mereka menegaskan bahwa tuduhan tersebut telah telanjur mencemarkan nama baik aparat desa di mata publik. “Beliau sudah mengakui pernyataan itu tidak benar. Tapi kami berharap tidak ada lagi oknum anggota dewan yang melontarkan tuduhan serampangan,” ujar seorang perwakilan Kades.
Para kepala desa menegaskan komitmen mereka untuk tetap mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Namun mereka menolak keras adanya generalisasi kriminal yang merusak institusi pemerintahan desa.
0 Komentar