Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat( ANH) menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh, merupakan bagian dari jebakan utang China.
Paling tidak, Achmad Nur menyebut 3 indikator yang memperkuat asumsinya itu. Pertama, terjadinya pembengkakan biaya atau cost overrun yang disepakati sekitar US$1,2 miliar pada Februari 2023, mengerek total biaya pembangunan Kereta Whoosh menjadi US$7,27 miliar, atau setara Rp113 triliun.
Kedua, lanjutnya, ketergantungan pembiayaan kepada utang luar negeri yakni China Development Bank dengan porsi 75 persen.
Ketiga, kinerja pendapatan yang harus mengejar biaya dan kewajiban utang dalam waktu panjang. "Ketiga hal itu, mengarahkan proyek ke beban fiskal terselubung. Ujung-ujungnya ini jebakan utang China," tandasnya di Jakarta, dikutip Sabtu (8/11/2025).
Pada tahap awal, kata dia, pemerintah Indonesia memilih skema cepat, yakni menerapkan porsi utang yang tinggi, asumsi trafik terlalu optimistis.
Namun, rangka pengaman ketika biaya membengkak dan waktu molor, tidak dipersiapkan secara matang. "Kini, kita menyaksikan babak negosiasi ulang yang tak terhindarkan karena proyek meleset dari timeline dan anggaran bengkak. Memaksa kalkulasi ulang risiko lintas generasi," ungkapnya.
Analogi sederhananya, lanjutnya, proyek Kereta Whoosh ini tak beda dengan program KPR dengan uang muka kecil. Tingkat bunganya terlihat seolah-olah murah. Namun, ketika biaya renovasi dan pajak properti naik, maka cicilan yang tadinya ramah, berubah menjadi beban panjang.
"Apakah struktur pembiayaan sejak awal tidak sehat atau kesalahan ada pada renegosiasi setelah cost overrun? Jawaban jujurnya adalah, kombinasi dari keduanya," imbuh Achmad Nur.
Struktur awal proyek Kereta Whoosh ini, dinilainya, sangat rapuh karena porsi utang yang mayoritas dengan kontinjensi terbatas. Selanjutnya, renegosiasi pasca pembengkakan biaya mempertebal risiko, termasuk wacana perpanjangan tenor.
"Seberapa realistis opsi pembayaran sampai 60 tahun dan wacana cicilan Rp1,2 triliun per tahun, tanpa membebani APBN? Saya kira kok makin berat," imbuhnya
Jika pembayaran cicilan utang diperpanjang hingga 60 tahun, menurut Achmad Nur, memang merenggangkan arus kas dalam jangka pendek. Akan tetapi menambah beban bunga dan ketidakpastian di jangka panjang.
Angka cicilan Rp1,2 triliun per tahun terdengar kecil dibanding total APBN, namun sifatnya bukan gratis. Jika arus kas proyek Kereta Whoosh tak menutup kewajiban, lubangnya bisa berbalik ke BUMN dan pada akhirnya fiskal negara.
"Ini akan menjadi bom waktu bagi fiskal Indonesia. Seharusnya negosiasi bukan kepada tenor.Melainkan kepada bunga yang lebih rendah dan rencana pengembangan yang tidak membebankan APBN," imbuhnya.
0 Komentar