Jakarta — Filsuf dan intelektual Katolik, Romo Franz Magnis-Suseno, dengan tegas menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Menurutnya, Soeharto tidak layak disebut pahlawan karena rekam jejaknya sarat dengan pelanggaran kemanusiaan dan praktik korupsi yang sistematis selama berkuasa.
Dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Selasa (4/11/2025), Romo Magnis menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional semestinya diberikan kepada sosok yang tidak hanya berjasa bagi negara, tetapi juga memiliki moral dan integritas tinggi.
“Seorang pahlawan nasional butuh dari sekedar itu (berjasa kepada negara). Dan jelas bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat. (Sebab) tidak bisa disangkal bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab satu dari lima genosida terbesar di abad 20,” ujar Romo Magnis, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Ia juga menyinggung perilaku koruptif Soeharto dan keluarganya yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kepahlawanan.
“Dia memperkaya keluarga, dia memperkaya orang-orang yang dekatnya. Kaya dengan dirinya sendiri itu bukan sikap pahlawan nasional. Seorang pahlawan nasional diarahkan bahwa dia tanpa pamrih memajukan bangsa,” lanjutnya.
Romo Magnis menegaskan, pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang tanpa pamrih dan tidak mencari keuntungan pribadi.
“Dan (pahlawan nasional) tidak mau beruntung sendiri. Bagi saya ini alasan yang sangat kuat bahwa Soeharto jangan dijadikan pahlawan nasional,” tegasnya.
Suara penolakan serupa juga datang dari Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang menilai langkah pemberian gelar tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap keadilan korban pelanggaran HAM masa Orde Baru.
“Pada dasarnya, kami menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan,” kata Usman Hamid.
“Saudara Presiden (Prabowo) harus menolak itu, menolak usulan gelar pahlawan yang diajukan oleh Dewan Gelar di dalam pemerintahan,” lanjutnya.
Pernyataan tegas dari Romo Magnis dan Usman Hamid ini menambah panjang daftar penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Banyak kalangan masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM masa lalu menilai, pengusulan itu merupakan langkah yang melukai nurani bangsa dan mengaburkan sejarah kelam Indonesia.
0 Komentar