Jakarta — Suasana diskusi masih panas ketika Virdian Aurellio
kembali mengambil mikrofon. Dalam forum bertema “Mereformasi Mekanisme Gelar
Pahlawan Nasional: Dari Kepentingan Politik ke Integritas Sejarah”, ia
menyampaikan kritik keras kepada kelompok masyarakat yang selalu merespons isu
publik dengan tuduhan bahwa semua protes atau diskusi politik adalah “pesanan”.
Dengan nada satir namun tegas, ia membuka “di negeri ini,
begitu ada orang bicara kritis, komentarnya langsung: ‘Ah itu pasti bayaran.’
Kalau begitu, kapan terakhir kali kita pakai otak, bukan asumsi?”
Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi tawa,
keterkejutan, sekaligus tepuk tangan panjang para peserta diskusi. Virdian menjelaskan
bahwa cara berpikir seperti itu membunuh ruang demokrasi. Alih-alih membuka
ruang dialog, pola pikir tersebut melenyapkan argumen sebelum didengar. “Mereka
yang menolak berpikir memilih jalan pintas dengan menuduh motivasi, bukan
menguji substansi. Bagi saya, itu bukan skeptisisme, itu cacat logika”.
Menurutnya, pola tersebut muncul setelah bertahun-tahun
publik dibentuk melalui kultur ketakutan, pembungkaman, dan gelombang hoaks
yang membuat orang lebih mudah curiga daripada menganalisis. “Kalau penolakan
Soeharto disebut komoditas politik, maka semua isu bisa dituduh sama, termasuk
Peringatan Darurat, 17+8, dan lain-lain,” tegasnya.
Viridan menegaskan bahwa framing seperti itu sangat
berbahaya, terutama dalam konteks perdebatan pemberian gelar pahlawan kepada
Soeharto. “Kalau kritik terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto dianggap agenda
politik, maka kasus KPK, UU ITE, kriminalisasi aktivis, sampai persoalan RUU KUHAP
pun bisa dituduh sama,” katanya.
Virdian juga mengingatkan bahwa
generasi muda hari ini tidak boleh mengulangi pola sikap generasi sebelumnya
yang banyak memilih diam, pasrah, atau hanya menjadi komentator sinis. “Kalau
generasi kita berhenti berpikir, berhenti bertanya, dan berhenti berdebat, maka
kita bukan penerus reformasi. Kita hanya menjadi penonton sejarah yang
direkayasa,” tutupnya.
0 Komentar