 |
| Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan jajaran dipanggil DPR (Foto: detik.com) |
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/2025), untuk meminta penjelasan terkait rendahnya serapan anggaran kementerian tersebut. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut realisasi anggaran Kementerian PU masih jauh dari target, dengan capaian baru 56,53% dari total pagu Rp 109,81 triliun.
Padahal, target realisasi yang
ditetapkan pada awal tahun mencapai 89,03%. Lasarus menegaskan bahwa DPR
memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya anggaran negara, apalagi
Kementerian PU adalah salah satu kementerian strategis yang menopang pembangunan
nasional. “Kami ingin mendengar langsung penyebab rendahnya realisasi ini dan
langkah konkret yang akan ditempuh agar tidak berdampak pada proyek-proyek
penting,” ujar Lasarus, dikutip dari detik.com.
Menteri PU Dody Hanggodo
diminta menjelaskan secara rinci mengapa realisasi anggaran maupun progres
fisik berbagai proyek infrastrukturnya masih di bawah ekspektasi. DPR
menegaskan bahwa keterlambatan tidak boleh terus berlarut karena dapat
menghambat program pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah.
Inpres
Infrastruktur Banyak Mandek di Pengadaan
Dalam rapat itu, Komisi V juga
menyoroti sejumlah proyek strategis yang berjalan lambat. Lasarus mengungkapkan
bahwa beberapa proyek yang berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) masih
berada pada tahap pengadaan, sehingga progres fisiknya sangat minim.
Salah satunya ialah Inpres
Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan
irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Hingga kini, progres proyek tersebut
baru mencapai 29,33%. Kondisi serupa terjadi pada Inpres Nomor 11 Tahun 2025
tentang peningkatan konektivitas jalan daerah, yang progres fisiknya baru
15,78%.
“Ini perlu evaluasi serius.
Banyak kegiatan strategis yang justru tertahan di proses pengadaan. Kalau
dibiarkan, dampaknya bisa mengganggu stabilitas pembangunan nasional,” tegas
Lasarus.
Menkeu: Anggaran
Bisa Dicabut Jika Tak Ada Perkembangan
Rendahnya serapan anggaran
Kementerian PU juga mendapat perhatian khusus dari Menteri Keuangan, Purbaya
Yudhi Sadewa. Menkeu memasukkan Kementerian PU dalam daftar kementerian/lembaga
dengan serapan anggaran terendah sepanjang 2025.
Hingga Oktober saja, serapan
anggaran PU baru 52%. Purbaya bahkan memberikan peringatan keras bahwa anggaran
bisa ditarik bila tidak ada percepatan signifikan. “Akhir Oktober saya akan
lihat lagi, kalau nggak ada yang maju ya saya ambil lagi duitnya,” kata Purbaya
usai rapat dengan Menteri PU.
Meski memberi peringatan tegas, Purbaya menyatakan cukup puas dengan pemaparan Dody mengenai rencana tindak lanjut penyerapan anggaran ke depan. Ia optimistis dengan deretan proyek yang akan segera dikerjakan, angka serapan bisa meningkat mendekati proyeksi 94%.
DPR menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi perkembangan realisasi anggaran Kementerian PU hingga akhir tahun. Mereka meminta agar kementerian bergerak cepat agar pembangunan nasional tidak terganggu akibat lambatnya serapan anggaran.
0 Komentar