Situasi Kritis! DPR Minta Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional!

(Foto: DPR-RI)

Situasi darurat tengah melanda berbagai wilayah Indonesia. Anggota DPR RI dari Dapil Aceh, M. Nasir Djamil, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang menghantam banyak provinsi sekaligus. Menurutnya, langkah cepat ini sangat dinantikan oleh masyarakat yang kini berada dalam kondisi semakin parah dan mengkhawatirkan.

Dilansir dari Detik.com, Nasir menjelaskan bahwa banjir di Aceh, Sumatera Utara, hingga sejumlah daerah lain telah memutus akses darat, membuat ribuan warga terjebak, dan menghambat penyaluran bantuan. Gambar serta video yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi memilukan: rumah-rumah terendam, warga mengungsi tanpa kepastian, dan infrastruktur umum lumpuh.

“Banjir besar ini sudah menelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan listrik di banyak wilayah, dan menyebabkan kerugian material maupun immaterial yang tidak sedikit. Di Aceh sendiri, banjir akhir tahun ini menghancurkan barang-barang elektronik dan kendaraan warga,” ujar Nasir dalam rilis kepada Parlementaria di Jakarta, dikutip dari Detik.com, Kamis (27/11/2025).

Ia menegaskan, penanganan tidak dapat maksimal selama pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Putusnya jalur darat di berbagai daerah juga memicu kelangkaan kebutuhan pokok, membuat warga—terutama pengungsi—semakin kesulitan memperoleh makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan.

Nasir memaparkan bahwa kondisi banjir kali ini telah memenuhi indikator bencana nasional sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, serta Perpres No. 17 Tahun 2018, bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional apabila terdapat banyak korban, kerusakan luas lintas daerah, terganggunya pelayanan publik, hingga melemahnya kemampuan pemerintah daerah menangani bencana.

Melihat banjir yang kini melanda sejumlah daerah secara bersamaan, Nasir menilai unsur-unsur tersebut telah terpenuhi. Ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat dalam situasi seperti ini.

“Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir korban akan terus bertambah. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil keputusan. Negara harus hadir, membantu dengan skala yang lebih besar, dan mengoordinasikan penanganan secara menyeluruh,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.