Jakarta - Aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Negara, Kamis (13/11). Di tengah panasnya isu pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto oleh Presiden Prabowo Subianto, suara penolakan datang dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa Universitas Katolik Atma Jaya.
Radit, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya yang turut hadir, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan kepada sosok yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat seperti Soeharto merupakan bentuk kemunduran moral dan hukum di negeri ini.
“Kami menolak gelar pahlawan untuk Soeharto. Ada banyak aspek hukum dan kemanusiaan yang tidak bisa dirasionalisasi. Tahun 1998 mencatat kekerasan dan pelanggaran HAM, tapi beliau malah dijadikan panutan,” tegas Radit dalam wawancaranya di tengah aksi.
Radit juga menyoroti sikap Menteri HAM, Yasonna Laoly (Nataulus Pigai disebut dalam transkrip, kemungkinan maksud Natalius Pigai, aktivis HAM), yang memilih bungkam ketika dimintai komentar tentang pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan.
“Dia itu memperjuangkan HAM, tapi saat pelanggar HAM dijadikan pahlawan, jawabnya cuma ‘no comment’. Itu ironis banget. Justru di situ tanda tanya besar di mana komitmen pemerintah terhadap penyelesaian pelanggaran HAM?” ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, Radit menilai bahwa perjuangan masyarakat tidak boleh berhenti di jalanan semata. Ia membuka kemungkinan langkah hukum, namun tetap percaya bahwa kekuatan rakyat adalah kunci utama perubahan.
“Kami bisa ajukan gugatan, tapi saya percaya people power itu di atas segalanya. Vox Populi, Vox Dei suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kawan-kawan jangan patah semangat, terus bersuara, karena kalau kita bersama, kita akan menang,” serunya disambut tepuk tangan peserta aksi.
Bagi Radit dan generasi muda lainnya, Aksi Kamisan bukan sekadar ritual mingguan di depan Istana. Ini adalah simbol perlawanan moral dan ruang demokratis untuk menyuarakan kebenaran yang sering diabaikan negara.
“Kamisan ini wadah anak muda buat menyuarakan kejanggalan pemerintah. Misalnya sekarang, soal Soeharto dijadikan pahlawan. Kalau kita resah, ya kita harus bersuara. Kamisan jadi ruang buat itu,” tutup Radit.
Aksi Kamisan yang telah berlangsung sejak 2007 ini terus menjadi pengingat bahwa pelanggaran HAM belum tuntas, dan keadilan masih menjadi janji yang belum ditepati oleh negara.
0 Komentar