Jakarta, Gerpol.id — Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, memantik reaksi tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai keputusan tersebut harus dikritisi karena berpotensi mencederai objektivitas sejarah dan rasa keadilan publik.
Andreas menegaskan, penetapan gelar pahlawan bukan perkara simbol semata, tetapi menyangkut nilai moral dan arah sejarah bangsa. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah nama diajukan, apa kontribusi yang menjadi dasar pengakuan, dan sejauh mana peran tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara,” ujarnya, dikutip dari detik.com, Senin (10/11/2025).
Politikus senior PDIP itu menegaskan, proses penetapan pahlawan nasional harus dilakukan secara transparan, inklusif, dan berbasis pada kriteria objektif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ia khawatir, jika tidak dijalankan dengan hati-hati, keputusan seperti ini justru bisa menimbulkan luka lama di tengah masyarakat.
“Jangan sampai pemberian gelar pahlawan nasional hanya demi kepentingan politik atau kelompok tertentu, karena akan mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia,” kata Andreas menohok.
Lebih jauh, Andreas menyinggung langsung rekam jejak kelam Soeharto semasa berkuasa di era Orde Baru, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Pahlawan nasional bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi cermin nilai dan arah moral bangsa. Kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto punya jejak sejarah kelam yang sudah menjadi pengetahuan umum,” tegasnya.
Meski demikian, Andreas menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati siapa pun yang berjasa bagi bangsa dan negara. Namun, penghormatan itu, katanya, harus memperkuat keutuhan sejarah, bukan membuka luka lama. “Bangsa Indonesia harus mampu menempatkan sejarahnya secara utuh — menghargai jasa, sekaligus mengakui sisi kelamnya — agar kita bisa memastikan masa depan yang lebih matang secara moral dan demokratis,” pungkasnya.
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memang menuai gelombang pro dan kontra. Di satu sisi, sejumlah pihak menilai Soeharto layak atas jasanya membangun stabilitas ekonomi, namun di sisi lain banyak kalangan menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM dan reformasi yang tumbuh dari perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
0 Komentar