“Virdian: Tidak Semua Presiden Layak Jadi Pahlawan, Pembangunan yang Dilakukan Adalah Bare Minimum”

 

Jakarta, Gedung Joang ‘45 — Dalam gelaran Talkshow Kebangsaan bertema “Mereformasi Mekanisme Gelar Pahlawan Nasional: Dari Kepentingan Politik ke Integritas Sejarah”, Virdian Aurellio, salah satu pembicara termuda dalam diskusi tersebut, menyampaikan kritik yang tegas dan argumentatif terkait logika pemberian gelar pahlawan kepada tokoh nasional, termasuk presiden.

Acara ini digagas oleh Lingkar Dialektika, komunitas intelektual yang dihuni mahasiswa FISIP Universitas Bung Karno (UBK), dan dihadiri akademisi, aktivis HAM, jurnalis, serta mahasiswa lintas universitas. Forum berlangsung hangat namun penuh muatan politis dan intelektual.

Dalam pernyataannya, Virdian mengkritik keras pandangan yang menyamakan jabatan presiden dengan kedudukan moral sebagai pahlawan. “Membangun jalan tol, sekolah, bendungan, bandara, itu bukan jasa luar biasa, itu mandat konstitusional. Presiden dipilih untuk bekerja, bukan untuk dikultuskan,” tegasnya.

Menurutnya, logika “pembangunan” tidak bisa menjadi dasar tunggal pemberian gelar pahlawan. Jika itu dijadikan standar, maka semua kepala daerah, semua pejabat, bahkan pemilik perusahaan yang membangun infrastruktur bisa mengklaim hal serupa.

Viridan kemudian mempertanyakan standar etika dan moral pemberian gelar negara. “Kalau semua presiden otomatis akan jadi pahlawan, lalu apa arti seleksi sejarah? Gelar pahlawan bukan souvenir politik yang diberikan bergilir agar semua terlihat berjasa,” tuturnya.

Ia juga menyinggung kekhawatiran bahwa narasi pembangunan sering digunakan sebagai selimut untuk menutupi pelanggaran HAM, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. “Sejarah bangsa ini berdarah. Banyak orang hilang, dibungkam, dan dikorbankan untuk mempertahankan kekuasaan. Jangan pernah menjadikan pembangunan sebagai alasan untuk menghapus luka kolektif itu,” lanjutnya.

“Pahlawan bukan gelar yang lahir dari jabatan. Pahlawan lahir dari integritas. Jika negara menggunakan gelar ini untuk mencuci sejarah, maka generasi kita punya tanggung jawab untuk menolak dan mengoreksinya,” tutupnya menohok.