Cianjur — Pemerintah Kabupaten Cianjur akhirnya menarik rem darurat. Setelah 900 hektare lahan sawah produktif lenyap dalam delapan tahun, Pemkab Cianjur resmi menghentikan sementara izin alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri.
Langkah tegas ini diambil menyusul kekhawatiran serius terhadap ancaman krisis pangan dan bencana lingkungan akibat masifnya penyusutan lahan hijau. Berkurangnya sawah dinilai tak hanya menggerus produksi pangan, tetapi juga memperbesar risiko banjir dan longsor karena hilangnya daerah resapan air.
Saat ini, Cianjur masih memiliki sekitar 66.000 hektare lahan pertanian dengan produksi padi mencapai 230.000 ton. Potensi tersebut dianggap strategis dan tak boleh terus terkikis oleh ekspansi pembangunan yang tak terkendali.
Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe menegaskan, perlindungan lahan pertanian menjadi prioritas mutlak pemerintah daerah. “Keberlangsungan lahan pertanian ini harus dipertahankan. Ke depan, Cianjur tidak hanya bisa surplus, tapi juga menopang kebutuhan pangan daerah lain,” tegas Ramzi, Kamis (25/12/2025).
Penghentian izin ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang pembangunan perumahan di atas lahan pertanian. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons atas meningkatnya bencana alam yang dipicu menyusutnya ruang terbuka hijau.
“Ini keputusan luar biasa. Pak Gubernur dengan tegas tidak mengizinkan perizinan perumahan di lahan pertanian, dan Cianjur akan menjalankan kebijakan itu,” ujarnya.
Meski mengakui pembangunan industri dan permukiman tetap dibutuhkan, Ramzi menekankan bahwa pembangunan tanpa kendali berisiko menjerumuskan daerah ke krisis pangan di masa depan.
Selain itu, Pemkab Cianjur juga menyoroti krisis regenerasi petani. Dari sekitar 290.000 petani, mayoritas berusia nonproduktif. Pemerintah pun mendorong generasi milenial dan Gen Z agar kembali melihat pertanian sebagai sektor masa depan.
“Ini pekerjaan rumah bersama. Generasi muda harus diarahkan agar mau menjadi petani dan menjaga ketahanan pangan,” pungkasnya.
Kebijakan ini menjadi sinyal keras: sawah bukan sekadar lahan, tapi benteng terakhir pangan dan keselamatan lingkungan Cianjur.
0 Komentar