Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kondisi memilukan hutan di wilayahnya. Dalam rilis resmi Diskominfo Jabar, Dedi menegaskan bahwa hanya 20 persen kawasan hutan yang masih layak disebut hutan, sementara 80 persen sisanya mengalami kerusakan serius dan berpotensi memicu bencana ekologis besar. “Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak,” tegas Dedi Mulyadi, Selasa (2/12).
Demi mencegah potensi banjir dan longsor yang mengancam, Pemprov Jabar akan memulai program pemulihan hutan rusak pada Desember 2025. Pemulihan dilakukan bertahap, dengan mengutamakan penanaman kembali (reboisasi) dan perawatan intensif oleh masyarakat.
Setiap hektare hutan rusak akan dikelola oleh dua warga yang digaji Rp50 ribu per hari, jauh lebih tinggi dibanding upah harian di beberapa daerah yang hanya Rp30 ribu. “Kenapa Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” kata Dedi.
Tak hanya pohon konservasi, Pemprov Jabar juga menanam pohon produktif seperti pete, jengkol, dan nangka agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang. “Kita padukan pohon hutan yang tidak bisa ditebang dan pohon produktif. Supaya selain memperbaiki lingkungan, rakyat juga dapat hasilnya,” ujarnya.
Dedi menekankan bahwa pelibatan masyarakat menjadi kunci agar program ini tidak berhenti pada seremonial tanam pohon, tetapi betul-betul memulihkan daya dukung lingkungan Jawa Barat.
Sementara itu, Walhi Jabar memperingatkan ancaman bencana ekologis yang bisa jauh lebih parah dibanding banjir dan longsor besar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara baru-baru ini. Letak geografis Jabar yang rawan bencana memperburuk potensi krisis ekologis. “Bencana bisa lebih parah terjadi di Jawa Barat. Alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang.
Walhi menilai upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan selama ini nyaris tidak dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dengan kondisi hutan yang tinggal 20 persen, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemulihan hutan bukan lagi program pilihan, melainkan keharusan mendesak demi menyelamatkan masa depan ekologi dan keselamatan warga Jawa Barat.
0 Komentar