Jakarta – Greenpeace Indonesia kembali mengeluarkan peringatan keras soal kerusakan lingkungan di Sumatra. Dalam analisis terbarunya, organisasi lingkungan global itu mengungkap bahwa hutan alam Sumatra kini hanya tersisa sekitar 10–14 juta hektare, atau kurang dari 30 persen dari luas Pulau Sumatra yang mencapai 47 juta hektare. “Hutan Sumatra semakin menyusut. Sekarang tinggal 10 hingga 14 juta hektare saja,” kata Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, Selasa (2/12).
Data diambil dari Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) Kementerian Kehutanan, dan menunjukkan tren konsisten: deforestasi terus terjadi sepanjang 1990–2024, terutama di Provinsi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.
Deforestasi 21 Persen di Batang Toru
Dalam DAS Batang Toru, Greenpeace mencatat hilangnya 70 ribu hektare hutan sejak 1990 atau setara 21 persen dari total wilayah. Kini hanya 167 ribu hektare hutan yang masih tersisa. Areal perizinan ekstraktif seperti perkebunan sawit, izin usaha pertambangan, serta konsesi pemanfaatan hutan, disebut mencapai 94 ribu hektare, atau 28 persen area Batang Toru.
Potensi erosi tahunan pun kian mengerikan: 31,6 juta ton, dengan 56 persen berasal dari areal berisiko tinggi. “Bagian hulu berubah jadi pertanian kering. Hilirnya jadi perkebunan dan industri bubur kertas. Hutan alam tersisa cuma di bagian tengah,” jelas Sapta.
Greenpeace: Pemerintah Gagal Kelola Hutan
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menegaskan pemerintah harus berhenti menutup mata terhadap kerusakan hutan yang sudah terjadi berpuluh tahun. “Pemerintah harus mengakui telah keliru dalam tata kelola hutan dan lahan. Hutan Sumatra hampir habis, masyarakat kini harus menanggung bencana ekologis mahal,” tegas Arie.
Ia menyebut pemerintah terlalu mudah menyalahkan penebangan liar, padahal kerusakan masif juga terjadi karena deforestasi yang dilegalkan negara. “Sejak pemerintahan ke pemerintahan, izin-izin ini terus diberikan,” tambahnya.
Krisis Iklim Mengintai, Bencana Semakin Mematikan
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan bahwa hujan ekstrem akan semakin sering terjadi sebagai dampak langsung krisis iklim. “Dampak krisis iklim bukan hanya angka, ini soal nyawa. Pemerintah tak bisa lagi bikin kebijakan yang hanya indah di atas kertas,” katanya.
Greenpeace menuntut pemerintah untuk:
-
mengevaluasi seluruh izin berbasis lahan di Sumatra,
-
menghentikan perusakan hutan di wilayah lain seperti Papua,
-
memperbaiki arah kebijakan agar berpihak pada masyarakat, bukan segelintir elite bisnis.
Menurut Greenpeace, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dipatok pemerintah mustahil tercapai jika kerusakan ekologi terus berlangsung.
Bencana Ekologis Sudah Terjadi
Kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu bencana besar pada akhir November. Data BNPB mencatat:
-
604 korban jiwa,
-
3.500 rumah rusak berat,
-
4.100 rusak sedang,
-
20.500 rusak ringan,
-
271 jembatan rusak,
-
282 fasilitas pendidikan rusak.
Greenpeace memperingatkan bahwa tragedi ini akan terus berulang dan semakin parah jika pemerintah tidak segera mengambil langkah drastis. “Sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki arah kebijakan nasional. Krisis iklim tak akan menunggu,” tegas Iqbal.
0 Komentar