Jakarta — Pernyataan santai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru memantik sorotan serius terkait pembiayaan infrastruktur pascabencana. Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh, Selasa (30/12/2025), Purbaya mengaku baru mengetahui adanya utang dalam pembangunan jembatan yang selama ini dianggap berjalan lancar.
Awalnya, Purbaya menegaskan peran Kementerian Keuangan berada di belakang layar dan hanya membayar jika ada tagihan resmi. Ia menyebut mekanisme pembiayaan seharusnya melalui satu pintu di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak. Kami di belakang, kami cuma bayar kalau ada tagihan,” ujar Purbaya.
Namun suasana rapat berubah ketika Purbaya menyinggung fakta mengejutkan soal utang proyek jembatan. Duduk bersebelahan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Purbaya melontarkan pernyataan bernada kelakar yang menyiratkan masalah serius.
“Harusnya kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” ucap Purbaya, disambut tawa peserta rapat.
Candaan itu berlanjut ketika Purbaya mempertanyakan jaminan utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli pun menjawab ringan, “Ya tentara, Pak,” yang kembali disambut gelak tawa.
Meski dibungkus humor, pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar soal transparansi, skema pembiayaan, dan akuntabilitas proyek infrastruktur darurat. Publik kini menyoroti bagaimana proyek vital pascabencana bisa menyisakan utang tanpa diketahui otoritas fiskal secara jelas.
Di tengah kebutuhan mendesak rakyat akan infrastruktur pemulihan, candaan soal “utang jembatan” justru membuka diskusi serius: apakah tata kelola pembiayaan bencana benar-benar tertib, atau selama ini hanya dianggap lancar di atas kertas?
0 Komentar