Jakarta — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tak langsung yang kembali digulirkan sejumlah elite politik. PDIP menilai usulan tersebut berpotensi merampas hak rakyat dan menarik demokrasi Indonesia mundur ke belakang.
Sikap keras ini ditegaskan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, yang menyebut posisi partainya tidak pernah berubah sejak satu dekade lalu.
“Kalau ada usul Pilkada dipilih DPRD, kami tentu menolak. Sikap kami tidak berubah,” kata Komarudin, Senin (22/12/2025).
PDIP Ingatkan Sejarah: Pernah Dilawan, Kini Ditolak Lagi
Komarudin mengingatkan bahwa PDIP konsisten menolak pilkada tak langsung sejak 2014, ketika muncul regulasi yang hendak menghapus pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurutnya, pilkada langsung adalah manifestasi nyata kedaulatan rakyat, bukan sekadar prosedur administratif.
“Pemilihan langsung menunjukkan rakyat dilibatkan secara penuh untuk memilih pemimpinnya sendiri. Itu esensi demokrasi,” tegasnya.
Pilkada DPRD Dinilai Elitis dan Menjauhkan Rakyat
PDIP menilai mekanisme pilkada melalui DPRD justru membuka ruang politik transaksional tertutup dan mempersempit partisipasi publik. Alasan efisiensi biaya yang kerap dikemukakan, dinilai tidak cukup kuat untuk mengorbankan hak pilih rakyat.
Di tengah wacana penghematan anggaran, PDIP mengingatkan bahwa demokrasi memang memiliki biaya, tetapi biaya demokrasi jauh lebih murah dibanding ongkos kemunduran demokrasi.
Golkar Dorong Pilkada DPRD, PDIP Ambil Sikap Berseberangan
Wacana pilkada tak langsung kembali mencuat usai Rapimnas I Partai Golkar 2025, yang secara terbuka mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut skema tersebut lebih hemat biaya dan tetap demokratis.
Namun PDIP berada di posisi berlawanan. Bagi banteng moncong putih, kedaulatan rakyat tidak bisa digantikan oleh perwakilan elite, meskipun dibungkus narasi efisiensi.
PDIP Pilih Fokus Bencana, Bukan Transaksi Politik
Komarudin juga menegaskan bahwa PDIP saat ini belum membuka komunikasi politik lintas fraksi terkait isu pilkada, karena partai tengah fokus membantu korban bencana di Sumatra.
“Arahan Ibu Ketua Umum jelas, fokus kita membantu rakyat yang terdampak bencana. Belum waktunya bahas politik elektoral,” ujarnya.
Peringatan Keras untuk Elite Politik
Dengan sikap ini, PDIP mengirim sinyal tegas bahwa setiap upaya menggeser pilkada langsung akan menghadapi perlawanan politik serius. Bagi PDIP, demokrasi bukan sekadar soal murah atau mahal, melainkan soal hak rakyat yang tidak boleh ditawar.
Di tengah menguatnya wacana pilkada tak langsung, PDIP berdiri di garis depan dengan pesan jelas: jangan sentuh hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri.
0 Komentar