PDIP Pasang Rem Keras Wacana Pilkada DPRD

Surabaya — PDI Perjuangan (PDIP) bereaksi keras terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD. PDIP menilai gagasan tersebut berpotensi merampas satu-satunya hak politik rakyat yang tersisa.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan, hingga kini wacana pilkada tak langsung belum menjadi kesepakatan politik nasional dan belum masuk pembahasan resmi di DPR RI.

“Kita akan berusaha menjaga hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Yang tersisa dari rakyat cuma suaranya, itu pun sekali lima tahun. Kalau itu mau diambil juga, kebangetan,” tegas Deddy saat menghadiri Konferda dan Konfercab PDIP Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (20/12).

PDIP Tegaskan Garis Merah Demokrasi

Deddy menyebut, pilkada langsung adalah fondasi penting demokrasi, di mana rakyat masih memiliki ruang menentukan arah kepemimpinan daerah. Menghapus mekanisme itu dinilai sama dengan menutup partisipasi publik dan mempersempit kedaulatan rakyat.

Menurutnya, wacana pilkada tak langsung sejauh ini masih sebatas “lemparan isu” ke ruang publik dan belum menjadi agenda resmi legislasi. “Belum dibahas di Baleg atau komisi mana pun. Jadi ini masih isu, belum bisa kita simpulkan arahnya ke mana,” ujarnya.

Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Cabut Hak Pilih

Menanggapi dalih efisiensi biaya yang kerap dikemukakan pendukung pilkada melalui DPRD, PDIP menilai argumen tersebut terlalu sempit dan berbahaya jika dijadikan dasar perubahan sistem demokrasi.

“Demokrasi memang butuh biaya. Semua proses politik ada ongkosnya. Tapi demokrasi tidak bisa diukur hanya dari soal anggaran,” kata Deddy.

PDIP menegaskan, penghematan anggaran tidak boleh dijadikan dalih untuk memangkas hak politik rakyat.

Masih Dikaji, Tapi Arah PDIP Jelas

Meski menyatakan tetap melakukan kajian internal terhadap berbagai opsi sistem pemilihan, Deddy mengungkapkan aspirasi yang berkembang di internal PDIP masih kuat menghendaki pilkada langsung.

“Aspirasi yang kami dengar, rakyat masih ingin memilih langsung pemimpinnya,” ucapnya.

Peringatan untuk Elite Politik

Pernyataan PDIP ini sekaligus menjadi sinyal peringatan kepada elite politik yang mendorong pilkada tak langsung. Bagi PDIP, hak pilih rakyat adalah garis merah demokrasi yang tidak bisa ditawar, apalagi atas nama efisiensi.