Jakarta — Di tengah lambannya pemulihan pascabencana banjir bandang di Sumatra, PDI Perjuangan kembali turun langsung ke lapangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu mengirim 30 unit ambulans, 90 tenaga medis, dan puluhan relawan kebencanaan ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk membantu korban selama satu bulan penuh.
Pelepasan bantuan kemanusiaan dilakukan di halaman Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025), atas instruksi langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sejak pagi, relawan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), dokter, dan perawat tampak sibuk memastikan logistik dan kesiapan personel sebelum diberangkatkan menuju Sumatera.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, langkah ini diambil karena masih banyak kebutuhan korban bencana yang belum tertangani optimal, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan balita.
“Ibu Megawati menuliskan sendiri daftar kebutuhan untuk bencana basah ini. Beliau mengingatkan, jangan sampai perempuan dan anak-anak kembali jadi korban yang dilupakan,” kata Hasto.
Dalam rombongan bantuan, PDIP membawa logistik khusus seperti perlengkapan bayi, pembalut perempuan, hingga sarung, yang menurut pengalaman Megawati memiliki fungsi vital di pengungsian, mulai dari menjaga privasi hingga pengganti alat ibadah.
Tak hanya itu, para pengemudi ambulans yang dikirim bukan sopir biasa. Mereka merupakan relawan terlatih yang mampu memberikan pertolongan medis darurat di lokasi bencana. Tim ini juga diperkuat oleh Dokter Diaspora, tenaga medis lulusan luar negeri yang memilih turun langsung membantu korban.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menyebut tim akan bertugas minimal satu bulan atau hingga kondisi korban benar-benar pulih. Distribusi bantuan akan menjangkau daerah-daerah terisolasi melalui jalur laut menggunakan Kapal Laksamana Malahayati dan motor trail.
Seluruh pendanaan misi kemanusiaan ini bersumber dari Yayasan Mega Gotong Royong, termasuk sumbangan pribadi Megawati sebesar Rp3,2 miliar.
“Ketika rakyat menderita, tidak boleh ada alasan untuk menunda. Ketika satu daerah luka, itu luka kita bersama,” ujar Hasto.
Langkah PDIP ini kembali menyorot pertanyaan publik: di mana peran negara, ketika partai politik justru harus turun langsung menutup celah kemanusiaan yang belum terjawab.
0 Komentar