Jakarta — Keputusan pemerintah pusat menolak bantuan asing kembali menuai sorotan tajam. Sebanyak 30 ton beras bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) resmi dikembalikan oleh Pemerintah Kota Medan, menyusul instruksi pemerintah pusat yang tidak membuka ruang penerimaan bantuan luar negeri untuk penanganan bencana di Sumatra.
Langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama ketika ribuan warga terdampak bencana masih bergulat dengan persoalan pangan, logistik, dan pemulihan pascabencana.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengonfirmasi bahwa pengembalian bantuan dilakukan bukan atas inisiatif daerah, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pusat.
"Kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait. Arahan pemerintah pusat menyatakan bantuan asing belum bisa diterima, sehingga kami kembalikan,” ujar Rico, Kamis (18/12/2025).
Bantuan Sudah Ada, Tapi Tak Sampai ke Meja Rakyat
Ironisnya, bantuan dari UEA tersebut sudah berada di Medan dan diterima secara simbolis, lengkap dengan paket beras, sembako, perlengkapan bayi, hingga perlengkapan ibadah. Namun alih-alih segera disalurkan, seluruh bantuan justru dipulangkan ke negara asal.
Bantuan yang dikembalikan meliputi 30 ton beras, 300 paket sembako, 300 paket perlengkapan bayi, dan 300 paket perlengkapan ibadah, jumlah yang dinilai banyak pihak sangat berarti bagi warga terdampak bencana.
Sejumlah kalangan menilai, alasan regulasi dan kedaulatan tidak seharusnya mengalahkan urgensi kemanusiaan, terlebih ketika bantuan tersebut bersifat darurat dan tidak mengikat secara politik.
Kebijakan Pusat Dipertanyakan
Penolakan bantuan asing ini selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan Indonesia “masih mampu” menangani bencana tanpa bantuan luar negeri.
Namun di lapangan, narasi kemandirian itu berhadapan langsung dengan realitas dapur warga yang kosong dan distribusi bantuan yang belum merata.
“Negara boleh bicara kedaulatan, tapi rakyat bicara soal bertahan hidup,” ujar seorang relawan kemanusiaan di Medan yang enggan disebutkan namanya.
Daerah Terjepit, Rakyat Menanggung Akibat
Pemkot Medan berada dalam posisi sulit: di satu sisi harus mengikuti perintah pusat, di sisi lain harus menghadapi kemarahan dan kekecewaan warga yang melihat bantuan nyata justru dipulangkan.
Pengamat kebijakan publik menilai, keputusan ini menunjukkan jarak antara kebijakan elit dan kebutuhan riil masyarakat, serta berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penanganan bencana di masa depan.
Kedaulatan atau Kemanusiaan?
Kasus pengembalian bantuan UEA ini membuka kembali perdebatan lama: apakah kedaulatan negara harus dibayar dengan mengorbankan kebutuhan dasar rakyat?
Di tengah puing bencana dan antrean bantuan, publik kini mempertanyakan satu hal sederhana namun mendasar, ketika bantuan sudah ada di depan mata, mengapa justru ditolak?
0 Komentar