Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi tegas kepada Satpol PP dan seluruh perangkat wilayah untuk membersihkan ruang publik dari atribut partai politik, mulai dari spanduk, baliho, hingga bendera, yang tidak diturunkan maksimal dua hingga tiga hari setelah acara digelar. Pramono menegaskan, ketertiban kota dan estetika Jakarta tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik siapa pun. “Dulu kalau ada acara partai, benderanya bisa dipasang sebulan, nggak ada yang nurunin. Sudah sobek-sobek, jelek banget,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (3/12/2025).
Pramono menegaskan aturan baru ini berlaku tanpa pandang bulu, tak peduli partai mana, termasuk partai tempat dirinya berasal. “Saya bilang ke Satpol PP, nggak boleh lagi. Maksimum 2–3 hari setelah acara. Kalau nggak diturunkan, kita yang turunkan. Mohon maaf, saya juga orang partai, tapi ini mengganggu,” tegasnya.
Menurut Pramono, banyak keluhan dari masyarakat mengenai atribut politik yang dibiarkan berbulan-bulan di jalan raya dan merusak wajah kota. Ia memastikan tidak akan mentolerir praktik lama yang mengabaikan ketertiban. “Kemarin ada yang protes. Saya bilang, saya harus adil buat semuanya. Walaupun yang telepon saya ketua umum sahabat saya, saya tetap harus adil,” ujarnya.
Pramono juga bercerita bahwa ia pernah secara langsung meminta Kepala Satpol PP Jakarta, Satriadi, menurunkan atribut politik yang sudah terlalu lama terpasang. “Termasuk spanduk-spanduk. Kemarin ada spanduk ‘Bekerja dengan rakyat’, wajahnya nggak pernah bekerja dengan rakyat tuh,” sindir Pramono. “Sudah lama sekali nggak diturunin di jembatan penyeberangan. Sampai saya telepon, ‘Kenapa nggak diturunin? Ganggu banget tiap hari saya lihat’,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, Pramono menegaskan komitmennya menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih rapi, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga, tanpa diwarnai atribut politik yang dibiarkan semrawut.
0 Komentar