Jakarta — Fakta pahit dunia pendidikan kembali terkuak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap kelima, mengungkap masih banyak warga yang bertahun-tahun tertahan masa depannya hanya karena persoalan biaya sekolah.
Dalam penyerahan yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/12/2025), Pramono menyebut hingga kini total 6.050 ijazah berhasil diputihkan melalui kerja sama Pemprov DKI dengan Baznas dan Bazis DKI Jakarta.
“Hari ini sudah tahap kelima. Totalnya 6.050 ijazah yang kami bebaskan,” kata Pramono.
Ia menegaskan, momen penyerahan ijazah selalu menjadi peristiwa emosional. Banyak warga yang seharusnya sudah bekerja layak atau melanjutkan pendidikan, justru terhambat karena ijazah ditahan sekolah akibat tunggakan biaya.
Yang paling menyentak, Pramono mengungkap ada warga yang ijazahnya tertahan hingga 17 tahun. Pemilik ijazah itu kini berusia sekitar 50 tahun, dengan dokumen pendidikan yang bahkan masih bertuliskan “SMU”.
“Ini potret pendidikan kita. Ada yang 17 tahun ijazahnya tertahan. Ini tidak boleh terulang,” ujarnya.
Pemprov DKI, lanjut Pramono, hadir untuk memastikan ijazah sebagai hak dasar warga tidak lagi menjadi alat pemiskinan struktural. Ia menegaskan program pemutihan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.
Selain pemutihan, Pemprov DKI juga menyiapkan program pelatihan bagi penerima ijazah, termasuk siswa madrasah, sekolah swasta, dan sederajat, agar ijazah tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan.
Sepanjang 2025, program pemutihan ijazah ini menelan anggaran sekitar Rp14,9 miliar. Bagi Pramono, angka itu kecil dibandingkan harga yang harus dibayar warga yang kehilangan kesempatan hidup selama belasan tahun.
“Ijazah bukan hadiah. Itu hak warga. Dan negara tidak boleh datang terlambat,” tegasnya.
0 Komentar