Surabaya — Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, melontarkan peringatan keras terhadap wacana penghapusan pilkada langsung dan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar evaluasi teknis, melainkan langkah mundur yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
Pernyataan tegas itu disampaikan Said usai Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDIP Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” tegas Said.
Pilkada Langsung Dinilai Pilar Pendewasaan Demokrasi
Said menegaskan bahwa pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan bagian penting dari proses pendewasaan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Mengubahnya secara tergesa-gesa, kata dia, berisiko mengorbankan esensi kedaulatan rakyat.
“Sesungguhnya kita mau maju demokrasi kita, atau justru balik ke demokrasi prosedural yang dangkal dan elitis?” ujarnya.
Biaya Politik Tinggi Bukan Alasan Mengorbankan Hak Rakyat
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga membantah alasan mahalnya biaya politik sebagai dalih menghapus pilkada langsung. Ia mempertanyakan klaim bahwa pemilihan lewat DPRD akan lebih murah dan bersih.
“Apakah lewat DPRD tidak high cost? Jangan-jangan sama saja,” kata Said, menyindir. Menurutnya, perpindahan mekanisme justru berpotensi memindahkan transaksi politik dari ruang publik ke ruang tertutup, yang lebih sulit diawasi masyarakat.
Masalah Utama Bukan Sistem, Tapi Pendidikan Politik
Said menekankan bahwa akar persoalan demokrasi Indonesia bukan terletak pada sistem pilkada, melainkan lemahnya pendidikan politik yang dijalankan partai politik.
“Problem-nya bukan pilkada langsung atau tidak langsung. Problem-nya adalah bagaimana partai mendidik rakyat bahwa politik uang itu buruk bagi kehidupan kita semua,” tegasnya.
Respons atas Pernyataan Cak Imin
Pernyataan Said ini sekaligus menjadi respons keras terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut pilkada langsung tidak produktif dan tidak efektif, serta membuka wacana evaluasi total.
Bagi Said, evaluasi sah dilakukan, tetapi menghapus pilkada langsung sama saja dengan mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri.
Demokrasi Dipertaruhkan
Di tengah menguatnya wacana perubahan sistem politik, Said Abdullah mengingatkan para elite agar tidak mengambil jalan pintas atas nama efisiensi.
Menurutnya, demokrasi memang mahal dan melelahkan, tetapi jauh lebih berbahaya jika bangsa ini kembali pada sistem yang menjauhkan rakyat dari kekuasaan.
“Jangan sampai demi alasan praktis, kita justru mengkhianati semangat reformasi,” pungkasnya.
0 Komentar