Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyoroti ketimpangan penerimaan pajak antara daerah penghasil dan DKI Jakarta. Tito menyebut persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut, menyusul sorotan publik yang kian meluas.
“Ya, itu nanti kita akan diskusikan,” ujar Tito singkat usai menghadiri Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Meski demikian, Tito belum memastikan apakah aspirasi tersebut akan secara resmi didorong ke Kementerian Keuangan. Ia hanya menegaskan bahwa isu ketimpangan fiskal tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan dibaca luas melalui media massa.
Jabar Merasa Jadi ‘Korban Sentralisasi Pajak’
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) melontarkan kritik tajam terhadap sistem perpajakan nasional yang dinilainya terlalu tersentralisasi. Ia menilai daerah penghasil seperti Jawa Barat menanggung beban lingkungan dan infrastruktur, namun hasil pajak justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat perusahaan berada.
“Kawasan industri ada di Jawa Barat. Banjir kami yang terima, pencemaran kami yang tanggung, jalan rusak kami yang perbaiki. Tapi pajaknya ke mana? Ke Jakarta,” ujar Dedi dalam pernyataannya di Bandung, Rabu (10/12).
KDM menyebut penerimaan pajak Jawa Barat hanya sekitar Rp140 triliun, jauh tertinggal dari DKI Jakarta yang menembus lebih dari Rp1.000 triliun. Ketimpangan tersebut, menurutnya, memperlebar jurang fiskal antardaerah.
Desak Reformasi Pajak: Hitung di Lokasi Usaha
Dedi menegaskan, solusi dari persoalan ini adalah reformasi sistem pembagian pajak. Ia mengusulkan agar pajak perusahaan dihitung berdasarkan lokasi kegiatan usaha, bukan semata alamat kantor pusat.
“Kalau pabriknya di Jawa Barat, PPh dan PPN-nya juga harus dihitung di sana. Di situ ada desa, ada masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Bahkan, Dedi mengusulkan skema bagi hasil pajak hingga tingkat desa agar pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan industri.
Isu Fiskal Jadi Alarm Nasional
Pernyataan Dedi dan respons Tito menandai menguatnya desakan daerah terhadap keadilan fiskal nasional. Isu ini diprediksi akan menjadi pembahasan strategis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di tengah tuntutan pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah.
Sorotan kini tertuju pada langkah konkret pemerintah pusat: akankah sistem pajak nasional direformasi, atau kecemburuan daerah terus dibiarkan membesar?
0 Komentar