Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan bahwa kekayaan besar yang dimiliki Soeharto bukan hasil pengabdian, melainkan hasil dari pencurian dan praktik korupsi sistemik selama Orde Baru berkuasa.
Pernyataan tegas ini ia sampaikan dalam diskusi publik yang disiarkan melalui kanal Gerpol TV, saat membahas inisiatif global untuk memulihkan aset hasil kejahatan lintas negara.
“PBB waktu itu mengeluarkan inisiatif namanya StAR Initiative atau Stolen Asset Recovery Initiative,” ujar Usman Hamid.
“Itu inisiatif PBB untuk memulihkan aset-aset yang dicuri.”
Menurutnya, kasus Soeharto adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri dan keluarga, sementara rakyat menanggung akibat dari korupsi besar-besaran tersebut.
“Tentang Soeharto, itu termasuk kekayaannya dibuka ditampilkan sebagai kekayaan yang diperoleh lewat cara-cara pencurian,” tegas Usman.
“Nama Soeharto bahkan muncul dalam laporan PBB dan Transparency International sebagai pemimpin Asia Tenggara yang paling korup.”
Soeharto, Presiden Terkorup di Abad 20
Fakta-fakta yang diungkap Usman Hamid bukan tanpa dasar.
Laporan Transparency International mencatat Soeharto sebagai pemimpin dunia yang paling banyak dituduh menggelapkan uang negara.
Dalam daftar yang diterbitkan oleh The New York Times pada 26 Maret 2004 (“Asia: Indonesia: Suharto Tops List Of Embezzling Leaders”), disebutkan:
Soeharto (Indonesia): US$ 15–35 miliar
Ferdinand E. Marcos (Filipina): US$ 5–10 miliar
Mobutu Sese Seko (Kongo): US$ 5 miliar
Selain itu, Laporan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative yang ditulis oleh Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC) bersama Bank Dunia pada tahun 2005 menempatkan Soeharto di peringkat pertama sebagai Presiden terkorup di abad 20.
Bank Dunia menemukan bahwa di bawah rezim Orde Baru, terbentuk jaringan patronase dan kleptokrasi yang menggunakan kekuasaan negara untuk memperkaya keluarga penguasa dan kroni dekatnya.
Soeharto memikul tanggung jawab atas pelembagaan korupsi, melalui:
pelemahan lembaga-lembaga negara secara sistematis,
akumulasi utang publik akibat salah urus keuangan,
eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, dan
mengakarnya kronisme dan kolusi di kalangan elit bisnis.
Kekayaan Fantastis dan Ironi Rakyat
Usman Hamid juga mengutip data dari Majalah Time yang menempatkan Soeharto di antara 10 pemimpin dunia terkaya, dengan estimasi kekayaan pribadi mencapai US$ 15–35 miliar.
Angka itu menggambarkan betapa besar kekayaan negara yang diduga diselewengkan menjadi harta pribadi selama tiga dekade kekuasaan Orde Baru.
“Dari sepuluh pemimpin dunia yang paling kaya, menurut versi Time, kekayaan swasta Soeharto diketahui setidaknya mencapai 15 sampai 35 miliar dolar,” jelasnya.
Bukan Pengabdian, Tapi Pengkhianatan
Usman menegaskan bahwa semua data dan laporan tersebut harus menjadi bahan refleksi, bukan dilupakan atau dibungkus dengan narasi kepahlawanan.
“Kalau kekayaan itu didapat dari pencurian, maka itu bukan pengabdian,” tutup Usman.
“Itu pengkhianatan terhadap keadilan dan kemanusiaan.”
0 Komentar