Efek Ledakan SMA 72! Pemerintah Siap Batasi Game PUBG, Dianggap Picu Kekerasan!

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Jakarta, Gerpol.id — Imbas dari insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, terus melebar ke ranah yang tak terduga. Pemerintah kini mempertimbangkan langkah untuk membatasi game daring bernuansa kekerasan, terutama yang menampilkan simulasi penggunaan senjata api seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal itu usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/11/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden disebut menyoroti dampak negatif game online terhadap perilaku generasi muda.

“Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita juga harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” kata Prasetyo, dikutip dari detik.com.

Menurut Prasetyo, game online yang mengandung unsur kekerasan seperti perang dan penggunaan senjata api dikhawatirkan memengaruhi pola pikir dan perilaku anak-anak. Ia menilai, paparan kekerasan digital secara terus-menerus bisa menormalisasi tindakan berbahaya di dunia nyata.

“Game online yang dimaksud bernuansa perang dengan senjata api. Misalnya PUBG. Di situ kan banyak jenis senjata, mudah sekali dipelajari. Lebih berbahaya lagi kalau dimainkan tanpa pengawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengalaman interaktif dalam permainan seperti PUBG bisa memberikan sensasi realistis dalam menggunakan senjata, yang dikhawatirkan menurunkan sensitivitas pemain terhadap kekerasan.

“Secara psikologis, pemain terbiasa melakukan tindakan kekerasan secara virtual, dan itu bisa membuat perilaku kekerasan terasa wajar,” ujarnya.

Rencana pembatasan ini muncul setelah publik dihebohkan dengan ledakan di masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, yang melukai delapan orang, termasuk beberapa pelajar. Meski penyelidikan masih berjalan dan dugaan awal menyebut sumber ledakan berasal dari sound system, pemerintah menilai perlu adanya langkah antisipatif untuk mencegah pengaruh buruk dari konten digital yang memicu agresivitas.

Langkah ini dipastikan akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna merumuskan kebijakan yang tidak hanya membatasi, tapi juga mendidik anak muda agar lebih bijak dalam bermain game online.